Pengendalian Tanpa Eksekusi (2)

Oleh: Ervyn Kaffah

TERUS TERANG, saya termasuk yang belum beruntung menemukan argumen teknis untuk menjelaskan fakta realisasi proyek pembangunan gedung RSUP NTB Dasan Cermen sampai akhir tempo tidak mencapai 25 persen, tahun lalu. Penjelasannya saya duga menjangkau sisi lain, yaitu sejauhmana proses e-procurement  dilaksanakan secara memadai untuk memperoleh penyedia barang jasa yang tepat.  Hal ini diperkuat oleh fakta-fakta seturut yang berhasil dihimpun. Penyedia pemenang lelang ternyata tidak memiliki bank garansi, rekening banknya diblokir, dan saat itu telah berbulan-bulan menunda kewajibannya melunasi hutang pada sejumlah pemasok material dan tenaga bagi pengerjaan proyek.

Kesimpulan sementara saya, proyek itu gagal karena penyedia yang dipilih dalam pelaksanaan lelang itu tidak bonafid. Tidak memiliki sumber pembiayaan untuk mengerjakan proyek, walau telah mendapat kemudahan memperoleh uang muka dari pemerintah. Sebuah kesimpulan yang bagi saya pribadi ingin saya tolak sekuat-kuatnya karena pada dasarnya yang sedang dipertanyakan adalah integritas pelaksanaan pengadaan  di lingkup Pemprov NTB.

Pengendalian Tanpa Eksekusi (1)

Oleh: Ervyn Kaffah

TAHUN 2014 LALU Pemerintah Provinsi NTB mengagendakan pengendalian dan penyerapan anggaran lebih efektif. Tapi paradoks menyertai karena SiLPA  tahun itu mencatat angka prestisius, penyerapan anggaran sangat rendah, dan ada beberapa proyek besar tidak rampung sampai batas tempo, termasuk dua gedung di komplek RSUP (baru). Seperti biasanya, pimpinan daerah mengekspresikan keprihatinannya atas kinerja birokrasi. Pejabat-pejabat penting lantas memberi penjelasan yang cenderung mengulang-ulang alasan  tahun lalu. Saat pengendalian anggaran dilaksanakan setengah hati maka kendali cuma berjalan setengah-setengah, dan tindakan-tindakan substansial tak segera dijalankan. Menimbang bahwa pasti sungguh patut disayangkan jikalau peristiwa serupa kembali terulang tahun ini, penting menekankan sejumlah faktor yang diduga ikut berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan APBD dan penyerapan anggaran daerah.

KUNJUNGAN BELAJAR KE SKPD MITRA STRATEGIS FITRA NTB

Tim FITRA NTB foto bersama dengan Tim Biro AP & ULP-LPSE NTB

Tim FITRA NTB Belajar Sistem Pengendalian Anggaran ke Biro AP Provinsi NTB

Pada 25 Maret 2015, Tim FITRA NTB berkunjung ke Ruang Biro Administrasi Pembangunan (AP) dan ULP-LPSE Pemprov NTB  untuk memperdalam praktek inovasi reformasi birokrasi mengenai pengendalian dan percepatan penyerapan anggaran di lingkup Pemprov NTB. 

Selama lebih kurang 2,5 jam, Tim FITRA NTB berdiskusi dan berbagi knowledge dengan Tim Biro AP, yang dipimpin langsung oleh Kepala Biro AP dan ULP-LPSE NTB, IGB Sugiharta.

Sebelumnya, FITRA NTB telah mendorong inisiatif untuk memperbaiki pengendalian dan percepatan kegiatan APBD di lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Diantaranya, dengan memfasilitasi pihak Pemprov NTB untuk mengadopsi penerapan Format Kendali Hulu-Hilir yang diterapkan di Aceh oleh Unit P2K (Pengendalian dan Percepatan) Kegiatan APBD di Pemprov Aceh.

10 SKPD PEMPROV MASIH TETAP LAMBAN AJUKAN LELANG KE ULP-LPSE NTB

Sekretaris Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah

FITRA NTB mengumumkan bahwa sampai dengan Pertengahan Mei 2015 ini, atau memasuki Triwulan Kedua Tahun Anggaran 2015, masih terdapat 10 SKPD yang kinerjanya mengajukan lelang kepada ULP-LPSE NTB tetap sangat lamban. Sebelumnya, Akhir April lalu, FITRA NTB mencatat ada 12 SKPD yang sangat lamban mengajukan lelang. Meski ada kemajuan pada 2 SKPD dalam mengajukan lelang, namun peningkatannya relative minim.  Hal ini menunjukkan bahwa terapi dari atasan langsung berupa pemanggilan dan  peringatan, serta Rapat Pimpinan oleh Pimpinan Daerah belum menunjukkan hasil signifikan.

Menurut Sekretaris Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah,  kondisi keterlambatan mengajukan lelang bukan hanya terjadi pada Dinas-dinas yang mengawal Program Unggulan, namun juga terjadi pada sejumlah SKPD lainnya, khususnya yang terkait dengan pelayanan dasar.  Di sisi lain, meski ada kemajuan pada 2 SKPD dalam mengajukan lelang, namun peningkatannya relative minim. 

“Jadi bukan cuma SKPD program unggulan saja ya, banyak juga yang lainnya. Situasi  ini menunjukkan bahwa terapi dari atasan langsung berupa pemanggilan dan  peringatan, serta Rapat Pimpinan oleh Pimpinan Daerah belum menunjukkan hasil signifikan,” tegas Ervyn.

Hal ini disampaikannya menanggapi Gubernur NTB HM Zainul Majdi yang baru-baru ini menyoroti kinerja 4 SKPD yang bertugas menjalankan program-program unggulan, yakni Dinas Pertanian TPH, Dinas Peternakan Keswan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang dianggap lesu dan tidak bergairah.

12 SKPD PEMPROV NTB SANGAT LAMBAN AJUKAN LELANG

Sampai Akhir April, Realisasi Pengajuan Lelang Masih Dibawah 10 Persen

Dari total 27 SKPD Pemprov NTB yang menangani proyek lelang tahun ini, ada 12 SKPD sangat lamban mengajukan lelang kepada ULP-LPSE NTB. Sampai Akhir April 2015 nilai lelang yang mereka ajukan masih dibawah 10 persen dari total proyek yang ditangani.
FITRA NTB minta atasan langsung SKPD untuk memberikan bantuan kepada SKPD-SKPD itu.

Sekretaris Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah menyarankan para Asisten dan Sekretaris Daerah agar fokus mengidentifikasi masalah yang dihadapi SKPD-SKPD ini, sekaligus ikut membantu mencari pemecahan masalah, karena 12 SKPD ini sudah sangat lamban. "Perlu identifikasi masalah dan atasan langsung segera memberikan bantuan. Waktunya sudah mepet, sudah tidak tepat lagi dikasi peringatan. Lebih baik berikan bantuan atau dukungan sumberdaya lain. Kalau perlu ambil alih penanganannya," sarannya.