INKLUSI: Pendampingan Kelompok Disabilitas Perempuan

Diskusi Disain Riset bersama sejumlah Pengurus organisasi Penyandang Disabilitas di Sekretariat HWDI Provinsi NTB,  Pagutan- Kota Mataram.

TIM  FITRA NTB melaksanakan pendampingan untuk warga perempuan penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi  NTB. Pendampingan itu dilaksanakan sejak Maret 2018 hingga Januari 2019 serangkaian pelaksanaan program  kerjasama HWDI NTB dengan Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT).

Pendampingan diberikan untuk peningkatan kapasitas anggota HWDI NTB dalam melakukan advokasi kebijakan untuk mendorong  aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap infrastruktur Kota Mataram khususnya jalan raya, yang mengarah ke fasilitas-fasilitas layanan umum dan kantor-kantor pemerintah yang sering dikunjungi masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan awal ini selain fasilitasi rutin untuk peningkatan kapasitas secara terencana, antara lain membantu memfasilitasi penyiapan disain studi yang akan dilaksanakan oleh tim HWDI NTB.

Menurut Ramli, staf FITRA NTB yang mengelola  pendampingan tersebut, ada  dua studi yang akan dilaksanakan.  Pertama, Riset Uji  Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Infrastruktur Jalan. Riset  kedua, Studi Kondisi Partisipasi Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Monitoring Pembangunan Infrastruktur Responsif Disabilitas, keduanya berlokasi di Kota Mataram.

 “Pengumpulan data dilakukan hingga bulan Mei, selanjutnya Tim FITRA NTB akan mendampingi untuk melakukan proses diskusi analisis, hingga penyusunan laporan hasil studi,” katanya.

Ketua HWDI NTB, Sri Sukarni, mengharapkan hasil studi tersebut dapat menjadi baseline data bagi HWDI NTB dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang responsif disabilitas di Kota Mataram, yang hingga akhir tahun 2017 tercatat memiliki penyandang disabilitas sebanyak 932 orang yang sebagian besarnya Tuna Daksa.

HWDI NTB juga bermaksud mengembangkan model monitoring proses perencanaan infrastruktur bagi kelompok penyandang disabilitas. Namun bagian terpenting yang diharapkan menjadi salah satu keluaran pendampingan tentu saja agar dalam prosesnya terjadi proses penguatan kapasitas kelompok penyandang disabilitas dalam mendorong perubahan kebijakan.  

Ppada tahun 2016, atas dukungan dari HWDI Provinsi Sulsel,  FITRA NTB telah melakukan pendampingan penguatan kapasitas HWDI Kabupaten Lombok Tengah untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Policy Brief  produksi bersama HWDI Lombok Tengah dan FITRA NTB tersedia  dalam www.publikasifitrantb.blogspot.co.id