10 SKPD PEMPROV MASIH TETAP LAMBAN AJUKAN LELANG KE ULP-LPSE NTB

Sekretaris Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah

FITRA NTB mengumumkan bahwa sampai dengan Pertengahan Mei 2015 ini, atau memasuki Triwulan Kedua Tahun Anggaran 2015, masih terdapat 10 SKPD yang kinerjanya mengajukan lelang kepada ULP-LPSE NTB tetap sangat lamban. Sebelumnya, Akhir April lalu, FITRA NTB mencatat ada 12 SKPD yang sangat lamban mengajukan lelang. Meski ada kemajuan pada 2 SKPD dalam mengajukan lelang, namun peningkatannya relative minim.  Hal ini menunjukkan bahwa terapi dari atasan langsung berupa pemanggilan dan  peringatan, serta Rapat Pimpinan oleh Pimpinan Daerah belum menunjukkan hasil signifikan.

Menurut Sekretaris Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah,  kondisi keterlambatan mengajukan lelang bukan hanya terjadi pada Dinas-dinas yang mengawal Program Unggulan, namun juga terjadi pada sejumlah SKPD lainnya, khususnya yang terkait dengan pelayanan dasar.  Di sisi lain, meski ada kemajuan pada 2 SKPD dalam mengajukan lelang, namun peningkatannya relative minim. 

“Jadi bukan cuma SKPD program unggulan saja ya, banyak juga yang lainnya. Situasi  ini menunjukkan bahwa terapi dari atasan langsung berupa pemanggilan dan  peringatan, serta Rapat Pimpinan oleh Pimpinan Daerah belum menunjukkan hasil signifikan,” tegas Ervyn.

Hal ini disampaikannya menanggapi Gubernur NTB HM Zainul Majdi yang baru-baru ini menyoroti kinerja 4 SKPD yang bertugas menjalankan program-program unggulan, yakni Dinas Pertanian TPH, Dinas Peternakan Keswan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang dianggap lesu dan tidak bergairah.

Dibandingkan dengan Posisi 15 April (sebulan yang lalu), dari 12 SKPD yang sangat lamban mengajukan lelang, 10 SKPD belum ada kemajuan sama sekali karena  selama sebulan tersebut mereka tetap tidak mengajukan lelang sama sekali. Hanya 2 SKPD yang memperlihatkan trend kemajuan dengan mengajulan lelang, yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dan Dinas Pertanian TPH. Meski ada peningkatan kinerja, namun kemajuannya relative kecil. Tambahan lagi, kemajuan kinerja ini juga dengan tambahan catatan tertentu.

Disbudpar terlihat mengalami peningkatan kinerja, karena bisa mengajukan lelang untuk 3 paket proyek selama 1 bulan berjalan, sehingga realisasi pengajuan lelangnya mencapai 30,8 persen.

Di Dinas yang dipimpin  Pejabat baru  Lalu M. Faozal yang menggantikan pejabat sebelumnya M. Natsir ini,  per 08 Mei ada penambahan nilai dan paket proyek (1 paket, Rp. 837 jt). Paket proyek ini  baru muncul dan statusnya langsung  sudah verifikasi dokumen. Selanjutnya, per  20 Mei,  dinas  ini telah mengajukan  tambahan lelang  sebanyak 2 pkt.  Jika berpatokan pada nilai awal Rp. 5,288 M, maka jumlah sisa nilai proyek adalah 80,52 persen (relative masih besar, dengan  kinerja hanya 19,5 persen). Namun jika diperhitungkan dengan tambahan paket proyek baru kinerja cukup bagus karena dalam sebulan ada kemajuan 30 persen. Jadi, Disbudpar bisa dikatakan cukup terbantu karena ada  tambahan proyek baru  1 paket senilai  Rp. 837 juta tersebut. Mengenai darimana sumber proyek baru ini, apakah merupakan pengalihan dari proyek Non-Lelang tidak ada informasi tersedia.

Sementara itu,  Dinas Pertanian TPH yang dipimpin Ir. Mohlis, MSi, memperlihatkan adanya kemajuan karena dalam sebulan terakhir bisa mengajukan tambahan lelang sebanyak  2 paket, sehingga kinerja pengajuan lelangnya mencapai 15 persen (sisa 84,94 persen).

Situasi menarik nampak di Dinas Peternakan Keswan yang dipimpin Ir. Budi Septiani. Mirip dengan di Disbudpar,  per 20 Mei, Dinas ini dicatat mengalami penambahan nilai nominal dan jumlah paket proyek senilai Rp. 1,3 Miliar (3 Paket). Sehingga total nilai lelang yang ditangani naik dari Rp. 10,002 miliar menjadi Rp. 11,302 miliar (14 Paket). Ada kemajuan kinerja karena 3 paket proyek baru tersebut langsung dicatatkan berstatus verifikasi dokumen, artinya Dinas sudah mengajukan lelang  3 paket. Sementara mengenai sumber tambahan proyek ini tidak jelas. Namun, karena yang diajukan lelangnya adalah 3 paket baru, maka paket proyek lama senilai Rp. 10,002 miliar (11 paket) yang sebelumnya telah ada di Dinas ini sebenarnya belum ada kemajuan sama sekali atau perkembangan pengajuan lelangnya mandeg.

Akan halnya Dinas Kelautan dan Perikanan dibawah koordinasi Ir. Aminollah MSi, sejak Januari hingga pertengahan Mei memang tidak memperlihatkan adanya kemajuan sama sekali.  Meski nilai nominal dan jumlah paket proyek  relative sedang (Rp 2,507 Miliar, 4 Paket), Dinas ini belum mengajukan lelang ke ULP-LPSE NTB bahkan satu paket pun!

Kinerja Dislutkan ini pade doang (sama saja) dengan kinerja 8 SKPD lainnya, yang sama dengan Dinas ini kinerjanya hingga pertengahan Mei (memasuki Triwulan II) masih dibawah 10 persen, bahkan ada yang kinerjanya 0 persen. Berturut-turut, yang kinerja pengajuan lelangnya dibawah 10 persen,  yakni Dinas Dikpora (sisa Rp. 11,533 M/92,39 persen), RSJP (sisa 13,136 M/98,25 persen), Bakorluh (sisa Rp 3,330 M/95,95 persen). Sementara SKPD yang kinerja pengajuan lelangnya nya 0 persen yakni  DIslutkan, BPBD, Dispenda, Kantor Penghubung, Dinas Kehutanan dan Dishubkominfo.

Perlu Obyektif dalam menilai masalah.
Menanggapi wacana  yang dilontarkan oleh Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, dari Fraksi Partai Gerindra, yang menyarankan  Gubernur mengganti Kepala SKPD yang tidak becus, FITRA NTB memilih tidak mau menanggapinya. Meski demikian, menurut Sekretaris Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah, sejumlah alasan logis yang mungkin menjadi sebab buruknya kinerja birokrasi sah-sah saja untuk ditempatkan sebagai argument. Namun,  menurutnya akan lebih bermanfaat untuk mencari resolusi tindakan yang tepat jika penilaiannya berbasis hasil assessment (menemu-kenali) masalah secara obyektif. Alih-alih didasarkan pada pandangan subyektif yang rujukannya tidak jelas.

“Ilmu birokrasi sederhana, ya diatas memilih orang yang tepat, dibawah pastikan sistemnya bagus dan bekerja. Pertanyaannya, masalahnya diatas atau dibawah. Kita perlu obyektif dalam menilai masalah. Kami kira ini yang penting menjadi prioritas Pimpinan Daerah agar dapat mengambil tindakan yang tepat,” pungkas Ervyn.

TABEL. Perkembangan Kinerja SKPD Sangat Lamban Mengajukan Lelang ke ULP-LPSE NTB.  Posisi: 20 Mei 2015

No	SKPD	Total Lelang		Belum Mengajukan Lelang			Progress		Pimpinan SKPD
		Rp (juta)	Jml Pkt	Jml Pkt	Rp (juta)	Persen	Posisi: 08 Mei 2015	Posisi: 20 Mei 2015
1	Dinas Pertanian TPH	13,036	11	8	11,073	84.94	1 pkt	1pkt	Ir. Mokhlis, MSi
2	Disnak dan Keswan	11,302	14	11	10,002	88*	NoP	0+3 (pkt baru, Rp 1,3 M)	Ir. Budi Septiani
3	Dinas Dikpora	12,483	12	11	11,533	92.39	NoP	NoP	Ir. Rosiady H.Sayuti, MSc. PhD
4	RSJP	13,136	8	7	12,906	98.25	NoP	NoP	dr. Elly Rosila Wijaya
5	Disbudpar	6,125	14	11	4,238	69.19*	0+1 (pkt baru, Rp 837 jt)	2 pkt (lama)	L. Moh. Faozal, S.Sos, Msi
6	Bakorluh	3,330	3	2	3,195	95.95	NoP	NoP	Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM
7	Dislutkan	2,570	4	4	2,570	100	NoP	NoP	Ir. Aminollah, Msi
8	BPBD	1,904	4	4	1,904	100	NoP	NoP	Ir. Wedha Magma Ardhi, MT
9	Dispenda	1,000	1	1	1,000	100	NoP	NoP	Dra. Putu Selly Andayani Msi
10	Ktr. Penghubung	855	1	1	855	100	NoP	NoP	n.a
11	Dinas Kehutanan	520	1	1	520	100	NoP	NoP	Ir. Andi Pramaria, MSi
12	Dishubkominfo	477	1	1	477	100	NoP	NoP	Drs. Agung Hartono, MsTr

Keterangan:  NoP =  No Progress

Sumber: Budget Resources Center (BRC) FITRA NTB. Diolah dari data Biro AP NTB