Hak Angket KPK

Kutuk Fahri, Fitra NTB Galang Dukungan Pencabutan Mandat

Jumat 28 April 2017, 15:15 WIB

Elza Astari Retaduari - detikNews

Jakarta - Sikap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mengetok persetujuan hak angket terhadap KPK menuai banyak kecaman. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengutuk sikap anggota Dewan daerah pemilihan NTB itu.

Koordinator Fitra NTB Ervyn Kaffah menyatakan masyarakat NTB kecewa terhadap cara Fahri. Fahri mengetok palu dalam sidang paripurna meski ada banyak penolakan soal usulan hak angket KPK.

"Fitra NTB kutuk tindakan Fahri Hamzah sebagai pimpinan telah sepihak memutuskan hak angket. Fahri khianati rakyat NTB," kata Ervyn melalui keterangan tertulis, Jumat (28/4/2017).

Riset Local Budget Indeks (LBI) Tahun 2017

Sepanjang November-Desember  2016, Tim FITRA NTB melaksanakan Riset Local Budget Indeks, berlokasi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah  dan Lombok Timur. Riset di NTB juga dilaksanakan di Kabupaten Bima dan Dompu, bersama Tim Perkumpulan Solidaritas untuk Demokrasi (SOLUD) NTB.

Hasil studi secara nasional telah dilaunching di Jakarta pada 16 Maret  2017, dirangkaian peluncuran Portal Info Anggaran. Acara ini dibuka oleh Mendagri, Tjahyo Kumolo. Mendagri menyebutkan adanya model transparansi, dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan saran untuk sejumlah kepala daerah. Kepala daerah menurut Tjahjo harus mampu beradaptasi terhadap kondisi daerah apalagi untuk menyangkut anggaran.

FORESTRY: Riset Peta Anggaran dan Program Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Terintegrasi

Kegiatan FGD di Aula Bappeda Kab. Lombok Utara

Tim FITRA NTB mendapat kepercayaan dari   WWF Corall Triangle Program for Small Island untuk membantu melakukan studi mengenai peta anggaran  dan program untuk pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di NTB. 

Studi yang dilakukan sepanjang Mei hingga Juni 2016 ini bermaksud membuka jalan untuk mengembangkan anggaran dan program pengembangan HHBK yang terintegrasi antara berbagai SKPD di tingkat kabupaten, SKPD Provinsi dan instansi vertikal terkait guna mencapai target optimalisasi pemanfaatan HHBK.  Untuk mendapatkan fokus yang lebih mendalam, riset ini dilaksanakan pada cluster area Lombok Utara.

INKLUSI: Pemdes Lenek Lauq Diminta Prioritaskan Anak Buruh Migran

FITRA NTB bersama Kader Desa Peduli Anak Buruh Migran Desa Lenek Lauq mendatangi Kantor Pemerintah Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel Lombok Timur pada Oktober 2016 lalu. Mereka meloby Pemdes setempat agar memperhatikan kebutuhan anak buruh migran. 

Menurut Muhammad Yusuf, juru bicara tim lobby, kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan perhatian khusus pemerintah desa terhadap usulan-usulan warga, khususnya penerima manfaat langsung dari usulan tersebut yakni anak buruh migran dan pengasuhnya.

Beberapa usulan yang diusulkan diantaranya; pembangunan perpustakaan dan taman belajar bagi anak buruh migran dan anak terlantar, pelatihan menjahit bagi pengasuh anak buruh migran dan anak buruh migran usia remaja, pelatihan perbengkelan, serta bimbingan belajar bagi anak buruh migran dan anak terlantar.

Workshop Pengaturan Keuangan Partai Politik

FITRA NTB bekerjasama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar Workshop Pengaturan Keuangan Partai Politik dan Rekomendasi Perbaikan sehari penuh pada 2 Juni 2016 bertempat di Hotel Santika, Mataram-Lombok. Workshop ini diselenggarakan untuk memperoleh masukan bagi perbaikan Undang-Undang Partai Politik yang tengah berjalan di DPR-RI. Hasilnya akan menjadi input bagi penyusunan naskah akademik perubahan UU Partai Politik.

Dalam workshop ini para praktisi, lembaga pelaksana pemilu, pengamat dan ahli mendiskusikan lima topik utama berkaitan dengan pendanaan partai politik, antara lain: Sumber Pendanaan Partai Politik, Peruntukan Bantuan Keuangan dari APBD, Bentuk Pemberian Bantuan Keuangan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Partai, dan Sanksi terkait.