DESA: Lokakarya Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Partisipatif dan Inklusif



Kegiatan ini dilaksanakan FITRA NTB pada 30 April – 1 Mei 2016 di Hotel Indoop Mataram. Pada Lokakarya ini, materi pokok yang diberikan dan didiskusikan antara lain, Pemahaman Konsep Desa Membangun dan Pembangunan Desa; Bedah UU Desa dan regulasi turunannya; Siklus Perencanaan dan Penganggaran di Tingkat Desa; Struktur APBDesa dan Pengelolaan Keuangan Desa; serta Perumusan Indikator Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Partisipatif dan Inklusif.

Lokakarya ini difasilitasi oleh Tim dari FITRA NTB dan SOMASI. Peserta terdiri dari unsur Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Kelompok Dampingan, dan perwakilan CSO Mitra, dari Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara. Keluaran dari Lokakarya ini antara lain meningkatnya pemahaman dari 15 orang peserta tentang materi-materi yang diberikan dan adanya rumusan indikator perencanaan dan penganggaran desa yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan inklusif. Indikator inilah yang disepakati oleh 5 desa dampingan untuk dijadikan tolok ukur desa inklusi. (red)

FGD Penggalian Kebutuhan Warga Desa Karang Bajo dan Desa Bayan, Lombok Utara







Kegiatan ini dilaksanakan di Senaru Lombok Utara, pada 27 April 2016. Seknas FITRA dan FITRA NTB memfasilitasi dua desa tersebut untuk menggali kebutuhan-kebutuhan warga yang selama ini terabaikan dan mengidentifikasi potensi-potensi desa.

Melalui FGD ini terungkap bahwa banyak warga miskin di desa, terutama perempuan kepala rumah tangga yang tidak pernah mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah; stigma agama yang menimbulkan diskriminasi, terutama bagi pengikut Islam Wetu Telu dianggap berkeyakinan berbeda dengan Islam mainstream; sulitnya mendapat Akta Nikah, baik karena jauhnya jarak kampung mereka dengan Kantor Urusan Agama (KUA) maupun karena stigma tadi; status masyarakat adat yang belum mendapat pengakuan resmi dari Pemda; dan belum dilibatkannya warga dalam proses perencanaan dan penganggaran desa. FGD ini dilakukan secara partisipatoris. (red)

Rapid Assesment di Desa Karang Bajo, Desa Bayan, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara



Pada 25-26 April 2016, untuk mengawali pelaksanaan program Peduli Desa di Kabupaten Lombok Utara, FITRA NTB melaksanakan Rapid Assessment dengan mendatangi dan mewawancarai beberapa pihak terkait perkembangan terkini terkait pembangunan desa.

Assesment diawali dengan koordinasi bersama Seknas FITRA, FITRA NTB, SAMANTA, Yayasan SANTAI, dan SOMASI di Kantor SOMASI, di Mataram. Hasilnya adalah penyamaan persepsi bahwa Program Peduli Desa dimaksudkan untuk mensupport Program Peduli yang sudah dijalankan oleh masing-masing CSO Pendamping pada ranah kebijakan dan anggaran di tingkat desa dan kabupaten.

Di Lombok Utara, pihak-pihak yang berhasil ditemui saat assessment, antara lain: Ibu Yuni Sumiati (Bidang Perencanaan dan Penganggaran, Bappeda Lombok Utara), Bapak Ketut Kulan (Kasubdit. Pemberdayaan Desa, BPMD Lombok Utara), Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Karang Bajo, serta Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Bayan. (red)

Coordination Meeting dengan Mitra CSOs Program Peduli

Foto: Tur Pengkura, CO Yayasan SANTAI Tunas Alam Indonesia.


FITRA NTB menyelenggarakan pertemuan koordinasi pelaksanaan program dengan Mitra CSOs pelaksana Program Peduli di NTB pada Senin (25/4) bertempat di Kantor Somasi NTB.

Pertemuan ini mengawali rencana pelaksanaan Program Peduli Desa yang akan dilaksanakan oleh FITRA NTB sepanjang delapan  bulan ke depan, April - November 2016. Dimana FITRA NTB akan berkontribusi untuk meningkatkan kapasitas warga pada 5 desa di 2 kabupaten di Pulau Lombok. Desa-desa yang akan didampingi adalah sejumlah desa yang merupakan wilayah dampingan Mitra CSOs Program Peduli.

Pengendalian Tanpa Eksekusi (2)



Oleh: Ervyn Kaffah

TERUS TERANG, saya termasuk yang belum beruntung menemukan argumen teknis untuk menjelaskan fakta realisasi proyek pembangunan gedung RSUP NTB Dasan Cermen sampai akhir tempo tidak mencapai 25 persen, tahun lalu. Penjelasannya saya duga menjangkau sisi lain, yaitu sejauhmana proses e-procurement  dilaksanakan secara memadai untuk memperoleh penyedia barang jasa yang tepat.  Hal ini diperkuat oleh fakta-fakta seturut yang berhasil dihimpun. Penyedia pemenang lelang ternyata tidak memiliki bank garansi, rekening banknya diblokir, dan saat itu telah berbulan-bulan menunda kewajibannya melunasi hutang pada sejumlah pemasok material dan tenaga bagi pengerjaan proyek.

Kesimpulan sementara saya, proyek itu gagal karena penyedia yang dipilih dalam pelaksanaan lelang itu tidak bonafid. Tidak memiliki sumber pembiayaan untuk mengerjakan proyek, walau telah mendapat kemudahan memperoleh uang muka dari pemerintah. Sebuah kesimpulan yang bagi saya pribadi ingin saya tolak sekuat-kuatnya karena pada dasarnya yang sedang dipertanyakan adalah integritas pelaksanaan pengadaan  di lingkup Pemprov NTB.

BARIS VIDEO