Rakyat
Berkehendak:
Pilkada,
Percayakan Pada Rakyat
Minggu (21/09) pagi, Komite Aksi NTB BERSIH 2014 menggelar aksi edukasi terkait penolakan terhadap pemilihan kepala
daerah (Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Aksi ini dimulai pukul 06.30 di Arena Car Free
Day, Taman Udayana Mataram, NTB. Massa melakukan long march dari depan
Islamic Center NTB menuju Taman Udayana sambil menggelar sepanduk bertuliskan “Pilkada,
PERCAYAKAN PADA RAKYAT!” Massa kemudian membagikan brosur berisi materi
edukasi tentang Pilkada langsung.
Deny Hartawan, Koordinator Komite Aksi
NTB Bersih 2014 mengatakan Aksi ini sebagai bentuk edukasi terhadap masyarakat tentang arti penting Pilkada langsung. Aksi ini bertujuan untuk membangun kepercayaan diri warga masyarakat untuk mempertahankan haknya
dalam menentukan pemimpin.
Saat ini para wakil rakyat di DPR RI sedang menggodok
undang-undang terbaru tentang pemilihan kepala daerah. Point pentingnya, ada
upaya sebagian kelompok politik untuk mengembalikan pemilihan secara langsung
oleh rakyat ke pemilihan melalui perwakilan oleh DPRD, dengan berbagai alasan
antara lain maraknya Politik Uang, Cost politik tinggi/beban daerah terhadap
anggaran pemilihan langsung tinggi, dan maraknya konflik horizontal.
Menurut Deny, debat mengenai sistim pemilihan Kepala Daerah
secara langsung atau diwakilkan semestinya tidak diposisikan semata dalam ranah
debat teknis mengenai kekurangan dan kelebihannya atau manfaat dan mudharatnya,
melainkan harus diposisikan pada diskursus yang lebih ideologis bahwa urusan
memilih Pemimpin khususnya Kepala Daerah adalah hak milik rakyat yang sah.
Deny Hartawan menegaskan ide untuk mengembalikan
Pilkada ke tangan DPRD adalah upaya pemberangusan hak rakyat yang sah untuk
memilih pemimpin. “Urusan memilih pemimpin itu hak kita sebagai rakyat. Rakyat berkehendak:
kami sendiri yang pilih. Rakyat mampu, tidak perlu anda Parpol dan anggota DPRD
mewakili kami dalam urusan itu,” tegasnya.
Idealnya, Komite Aksi NTB Bersih 2014 berpandangan Pemilu
kedepan dilaksanakan hanya dua jenis saja, yakni Pemilu Legislatif dan Pemilu
Eksekutif, yang dilaksanakan secara serentak baik pusat maupun daerah, secara
on-line. Namun untuk menuju kondisi ideal ini diperlukan masa transisi sebagai penyesuaian
dari kondisi sekarang dan membutuhkan perbaikan dalam sistim administrasi
kependudukan.
Untuk memperbaiki pelaksanaan Pilkada langsung Komite
Aksi NTB Bersih 2014 mengajak Pimpinan-pimpinan Partai Politik dan anggota DPR
RI untuk :
1.
Memperbaiki proses rekruitmen calon kepala daerah
sehingga calon yang diusung punya rekam-jejak yang jelas dalam memperjuangkan
kepentingan warga, memliki integritas sehingga tidak membutuhkan biaya besar
untuk mensosialisasikannya.
2.
Terus melakukan edukasi pendidikan politik kepada
masyarakat agar tidak terjebak dalam permainan elit yang rawan konflik
3.
Tidak lagi melakukan praktik candidation buying atau meminta pembayaran kepada calon.
4. Menetapkan pengaturan jumlah maksimal/tertinggi dana kampanye untuk
masing-masing calon untuk membatasi cost politik secara keseluruhan.
5.
Mendorong efisiensi biaya pelaksanaan Pilkada melalui
pembatasan jumlah kelompok kerja KPUD, Mengurangi jumlah petugas KPPS, Standarisasi unit cost,
Optimalisasi TPS, memperbesar DPT per-TPS, Menghapus PPS.
masuk gan, keren bangat
BalasHapus