KAMPANYE PILPRES RENTAN PENYALAHGUNAAN FASILITAS NEGARA

Kampanye Pilpres 2014 akan cenderung dilakukan dalam bentuk rapat umum terbuka maupun kampanye outdoor lainnya, dibandingkan dengan kampanye pada Pileg lalu. Ditambah lagi dengan keterlibatan kepala daerah di NTB sebagai juru kampanye, berimplikasi pada meningkatkanya potensi penyalahgunaan sumberdaya negara (abuse of state resources).

Dalam acara diskusi terbatas Kelompok Kerja (Pokja) Pemantauan Politik Uang PEMILU 2014, di Mataram, Kamis (26/6) lalu, Ketua Pokja Pemantauan Ramli menjelaskan beberapa titik rawan terjadinya praktek politik uang (money politik) pada Pilpres 2014. “Di masa awal kampanye hingga beberapa hari sebelum pemungutan suara, yang akan banyak terjadi justru penyalahgunaan sumber daya Negara, “ katanya. 

 Jual-beli suara, menurut Ramli, tidak akan banyak terjadi pada masa kampanye. Uang dan barang akan banyak dikeluarkan dalam bentuk sumbangan, bantuan social, maupun doorprize. Mobilisasi suara dengan uang maupun barang justru akan banyak beredar pada hari pemungutan suara. “ Tapi itu kalau ada suplai dari tingkat atas,” jelasnya.

Berdasarkan hasil pemantauan politik uang pada pemilu legislative, Mei lalu, caleg cenderung  melakukan kampanye tertutup, seperti kegiatan tatap muka. Jadwal kampanye yang disusun KPUD bersama partai politik tidak banyak dimanfaatkan. Hal tersebut terjadi karena kontestasi yang sangat ketat dengan luas daerah pemilihan yang sempit. Sebaliknya pada Pilpres. Pertarungan memang ketat, tapi karena jumlah kandidat hanya dua pasangan, pemilih lebih cenderung berusaha mengidentifikasi diri tanpa harus diembeli uang atau barang. “Kampanye pilpres cenderung dalam bentuk kegiatan-kegiatan outdoor, terbuka kepada semua khalayak,” kata Koordinator Investigasi FITRA NTB ini.

Kecenderungan pelanggaran yang dilakukan pada kampanye terbuka ialah penyalahgunaan fasilitas negara, misalnya mobilisasi PNS, kepala daerah kampanye tanpa ajukan cuti, penggunaan kendaraan dinas, atau penggunaan kantor pemerintahan sebagai tempat kampanye. “Kalau kita ingin integritas Pilpres ini terjaga, keterlibatan semua pihak untuk mengawasi politik uang dan penyalahgunaan sumberdaya Negara harus benar-benar terkonsolidasi baik. Apalagi juru kampanye di daerah melibatkan kepala daerah,” tegas pria asli Lombok Tengah ini. “Kita harapkan masyarakat mau melaporkan pada pihak berwenang, jika menemukan praktik-praktik seperti itu. Demi terwujudnya pemilu bersih dan berintegritas.” ungkap Ramli.(Ftr/Red)