Sepanjang November-Desember
2016, Tim FITRA NTB melaksanakan Riset
Local Budget Indeks, berlokasi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Riset di NTB juga
dilaksanakan di Kabupaten Bima dan Dompu, bersama Tim Perkumpulan Solidaritas
untuk Demokrasi (SOLUD) NTB.
Hasil studi secara
nasional telah dilaunching di Jakarta pada 16 Maret 2017, dirangkaian peluncuran Portal Info
Anggaran. Acara ini dibuka oleh Mendagri, Tjahyo Kumolo. Mendagri menyebutkan
adanya model transparansi, dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan saran
untuk sejumlah kepala daerah. Kepala daerah menurut Tjahjo harus mampu
beradaptasi terhadap kondisi daerah apalagi untuk menyangkut anggaran.
“Saya mengucapkan
terima kasih atas kerja sama dan launching hari ini, saya kira FITRA telah
turut serta membantu pemerintah dalam mengevaluasi anggaran untuk terwujudnya
keterbukaan (transparansi),” ujar Tjahjo.
Sementara itu,
Sekretaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto mengungkapkan sejak tahun 2008 pihaknya
telah melakukan penelitian terhadap 200 hingga 300 kabupaten kota terkait
dengan evaluasi pengelolaan transparansi anggaran pemerintah daerah.
Dia juga menyampaikan
pengelolaan keuangan di daerah juga harus dibarengi dengan tata kelola
pemerintahan yang akuntabel dan juga transparan. Apalagi terkait dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).
“Bicara soal APBN
dan APBD itu adalah instrumen kesejahteraan rakyat dan memakmurkan rakyat,”
tegasnya.
Agenda Riset Local
Budget Indeks adalah agenda periodik
setiap dua tahun sekali yang dilaksanakan oleh SEKNAS FITRA bersama
jaringan di lingkup nasional bersama IBP (International Budget Partnership). Riset
ini merupakan bagian dari agenda bersama
di lingkup global untuk melakukan penyusunan indeks anggaran internasional,
dimana SEKNAS FITRA menjadi bagian dari
jaringan advokasi anggaran internasional di Indonesia. Hasil studi bisa diakses
pada www.seknasfitra.org