Workshop Pengaturan Keuangan Partai Politik

FITRA NTB bekerjasama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar Workshop Pengaturan Keuangan Partai Politik dan Rekomendasi Perbaikan sehari penuh pada 2 Juni 2016 bertempat di Hotel Santika, Mataram-Lombok. Workshop ini diselenggarakan untuk memperoleh masukan bagi perbaikan Undang-Undang Partai Politik yang tengah berjalan di DPR-RI. Hasilnya akan menjadi input bagi penyusunan naskah akademik perubahan UU Partai Politik.

Dalam workshop ini para praktisi, lembaga pelaksana pemilu, pengamat dan ahli mendiskusikan lima topik utama berkaitan dengan pendanaan partai politik, antara lain: Sumber Pendanaan Partai Politik, Peruntukan Bantuan Keuangan dari APBD, Bentuk Pemberian Bantuan Keuangan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Partai, dan Sanksi terkait.

PROGRAM PEDULI DESA: Workshop Bedah RKPDesa dan APBDesa 2016

FITRA NTB melakukan workshop Bedah RKPDesa dan APBDesa Tahun 2016 di Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada Juni hingga September 2016 di Kabupaten Lombok Timur. Beberapa desa percontohan dari kegiatan ini yakni Desa Mekarsari Kec. Suela, Desa Wanasaba Kec. Wanasaba, dan Desa Lenek Lauq Kec. Aikmel.

Di Desa Mekar Sari kelompok warga yang didampingi adalah warga pendatang pinggiran hutan yang belum memperoleh layanan publik akibat stigma sebagai warga pendatang. Sementara di dua desa lainnya yakni, Wanasaba dan Lenek Lauq, FITRA NTB mendampingi kelompok warga peduli anak buruh migran.

Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan pemerintah desa, BPD, perwakilan masyrakat penggarap lahan hutan, kelompok perempuan, kelompok pemerhati anak buruh migran, dan kader desa.

DESA: Lokakarya Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Partisipatif dan Inklusif

Kegiatan ini dilaksanakan FITRA NTB pada 30 April – 1 Mei 2016 di Hotel Indoop Mataram. Pada Lokakarya ini, materi pokok yang diberikan dan didiskusikan antara lain, Pemahaman Konsep Desa Membangun dan Pembangunan Desa; Bedah UU Desa dan regulasi turunannya; Siklus Perencanaan dan Penganggaran di Tingkat Desa; Struktur APBDesa dan Pengelolaan Keuangan Desa; serta Perumusan Indikator Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Partisipatif dan Inklusif.

Lokakarya ini difasilitasi oleh Tim dari FITRA NTB dan SOMASI. Peserta terdiri dari unsur Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Kelompok Dampingan, dan perwakilan CSO Mitra, dari Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara. Keluaran dari Lokakarya ini antara lain meningkatnya pemahaman dari 15 orang peserta tentang materi-materi yang diberikan dan adanya rumusan indikator perencanaan dan penganggaran desa yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan inklusif. Indikator inilah yang disepakati oleh 5 desa dampingan untuk dijadikan tolok ukur desa inklusi. (red)

FGD Penggalian Kebutuhan Warga Desa Karang Bajo dan Desa Bayan, Lombok Utara

Kegiatan ini dilaksanakan di Senaru Lombok Utara, pada 27 April 2016. Seknas FITRA dan FITRA NTB memfasilitasi dua desa tersebut untuk menggali kebutuhan-kebutuhan warga yang selama ini terabaikan dan mengidentifikasi potensi-potensi desa.

Melalui FGD ini terungkap bahwa banyak warga miskin di desa, terutama perempuan kepala rumah tangga yang tidak pernah mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah; stigma agama yang menimbulkan diskriminasi, terutama bagi pengikut Islam Wetu Telu dianggap berkeyakinan berbeda dengan Islam mainstream; sulitnya mendapat Akta Nikah, baik karena jauhnya jarak kampung mereka dengan Kantor Urusan Agama (KUA) maupun karena stigma tadi; status masyarakat adat yang belum mendapat pengakuan resmi dari Pemda; dan belum dilibatkannya warga dalam proses perencanaan dan penganggaran desa. FGD ini dilakukan secara partisipatoris. (red)

Rapid Assesment di Desa Karang Bajo, Desa Bayan, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara

Pada 25-26 April 2016, untuk mengawali pelaksanaan program Peduli Desa di Kabupaten Lombok Utara, FITRA NTB melaksanakan Rapid Assessment dengan mendatangi dan mewawancarai beberapa pihak terkait perkembangan terkini terkait pembangunan desa.

Assesment diawali dengan koordinasi bersama Seknas FITRA, FITRA NTB, SAMANTA, Yayasan SANTAI, dan SOMASI di Kantor SOMASI, di Mataram. Hasilnya adalah penyamaan persepsi bahwa Program Peduli Desa dimaksudkan untuk mensupport Program Peduli yang sudah dijalankan oleh masing-masing CSO Pendamping pada ranah kebijakan dan anggaran di tingkat desa dan kabupaten.

Di Lombok Utara, pihak-pihak yang berhasil ditemui saat assessment, antara lain: Ibu Yuni Sumiati (Bidang Perencanaan dan Penganggaran, Bappeda Lombok Utara), Bapak Ketut Kulan (Kasubdit. Pemberdayaan Desa, BPMD Lombok Utara), Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Karang Bajo, serta Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Bayan. (red)