Workshop Pengaturan Keuangan Partai Politik


FITRA NTB bekerjasama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar Workshop Pengaturan Keuangan Partai Politik dan Rekomendasi Perbaikan sehari penuh pada 2 Juni 2016 bertempat di Hotel Santika, Mataram-Lombok. Workshop ini diselenggarakan untuk memperoleh masukan bagi perbaikan Undang-Undang Partai Politik yang tengah berjalan di DPR-RI. Hasilnya akan menjadi input bagi penyusunan naskah akademik perubahan UU Partai Politik.

Dalam workshop ini para praktisi, lembaga pelaksana pemilu, pengamat dan ahli mendiskusikan lima topik utama berkaitan dengan pendanaan partai politik, antara lain: Sumber Pendanaan Partai Politik, Peruntukan Bantuan Keuangan dari APBD, Bentuk Pemberian Bantuan Keuangan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Partai, dan Sanksi terkait.
Berbicara persoalan keuangan partai tidak lepas dari persoalan regulasi. Dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik disebutkan bahwa partai dapat menerima dana dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara/ Daerah (APBN/D). Namun, ketiga sumber dana tersebut pada prakteknya tidak maksimal berkontribusi menutup kebutuhan partai. Iuran anggota diakui oleh partai tidak lagi berjalan. Sedangkan sumbangan yang sah menurut hukum tidak berasal dari donasi publik melainkan big donors yang rawan mengancam kemandirian partai.

Subsidi negara pun tidak luput dari persoalan karena jumlahnya yang tidak signifikan membantu. Selama ini, partai politik di tingkat pusat hanya mendapat subsidi Rp 108,- per suara. Pasca pemilu 2014, APBN hanya mensubsidi Rp 13,7 Miliar untuk semua partai yang memperoleh kursi di DPR. Dibandingkan dengan tingginya kebutuhan partai, jumlah tersebut terbilang kecil. Diperkirakan, subsidi tersebut hanya menutup 1% kebutuhan partai.

Sama halnya dengan DPP, partai ditingkat provinsi dan kabupaten/ kota juga mendapat subsidi dengan teknis pengaturan yang sama namun dengan besaran bantuan per suara berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah yang mendapat bantuan dengan jumlah sangat kecil. Adapula daerah yang mendapat bantuan dengan jumlah sangat besar. Pengaturan keuangan partai ditingkat daerah ini juga tidak luput dari masalah. Selain mengenai penerimaan dan pengeluaran, masalah juga disebabkan tata kelola keuangan yang masih jauh dari prinsip transparan dan akuntabel.

Dampaknya, partai banyak membebankan kebutuhan pendanaan pada kadernya yang duduk di jabatan publik. Tidak hanya itu, partai diduga menerima dana illegal, diantaranya meliputi potongan fee proyek yang didapat oleh kader partai hingga mahar politik dalam pemilu. Jalan pintas ini potensial mendorong kader partai melakukan korupsi. Selain itu, partai politik kini rawan hanya menjadi kendaraan segelintir orang yang memiliki kekuatan finansial besar untuk mengendalikan kebijakan publik yang diarahkan demi memperluas akses dan keuntungan ekonomi pribadi dan kelompok mereka saja.

Sumber penerimaan yang bermasalah ini membuat partai tidak terlembaga dengan baik. Uang tidak dikelola dengan transparan dan akuntabel. Instrumen yang menjamin partai harus transparan dan akuntabel kepada publik, yaitu UU partai politik dan UU Keterbukaan Informasi Publik, juga tidak cukup efektif memaksa partai. Persoalan semakin rumit mengingat tidak ada pula instrumen pengawasan keuangan partai politik yang dapat memastikan partai disokong oleh pendanaan yang sehat serta menggunakannya dengan sehat pula.

Mengenai sumber pendanaan partai politik menguat usulan bahwa subsidi dari pemerintah sebagai sumber pendanaan partai perlu diperbesar, namun dengan mensyaratkan adanya penegakan aturan mengenai pentingnya akuntabilitas publik pelaporan keuangan partai. Besarnya perolehan subsidi untuk masing-masing partai diusulkan diperhitungkan bukan berdasar jumlah kursi atau suara yang diperoleh dalam pemilu, melainkan berdasarkan tingkat kemampuan partai menarik iuran anggota partai. Partai-partai yang berhasil menarik iuran anggota dipandang memiliki keanggotaan yang lebih jelas dan bekerja untuk anggota, sehingga layak diberikan tambahan subsidi dari pemerintah ketimbang sebaliknya.

Workshop ini dihadiri antara lain oleh Suhardi Soud Komisioner KPUD Provinsi NTB, Drs Darmansyah MSi dari P3OD Fisipol UMM, Akuntan Publik Khaerunnas, Donal Fariz dan Almas Ghalia Putri Syafrina penelit ICW, Ervyn Kaffah Sekjen FITRA NTB, Pejabat dari Kesbangpol NTB, dan sejumlah pengurus DPD/W dan DPC Parpol yang berasal dari Mataram dan Kabupaten lainnya di Pulau Lombok.

Sebelumnya, pada tahun 2013 hingga 2014, FITRA NTB didukung MSI melaksanakan Uji Akses Informasi Keuangan Partai Politik di NTB dan Studi mengenai Struktur Anggaran dan Program Partai Politik pada sejumlah partai yang memiliki kursi di DPRD NTB.

2 komentar:

  1. Assalamualaikum
    senang sekali saya bisa menulis kisah nyata kami
    dan berbagi kepada teman-teman disini.

    Meski hidup dalam keprihatinan, karena hanya mengandalkan penghasilan dari jual gorengan, namun rumah tangga kami terbilang harmonis. Jika berselisih paham, kami selalu menempuh jalan musyawarah. Hal itu wajib kami terapkan untuk menutupi aib dan segala bentuk kekurangan yang ada dalam rumah tangga kami agar tidak terdengar oleh orang luar. Karena begitulah pesan dari para orang tua kami.

    Hari demi hari aku habiskan hanya untuk bekerja dan bekerja. Hal itu aku lakukan, selain sadar akan tanggung jawabku sebagai orang tua , juga ingin menggapai harapan dan cita cita. Yah, mungkin dengan begitu ekonomi keluargaku dapat berubah dan aku bisa menyisihkan sedikit uang penghasilanku itu untuk masa depan anak-anakku dikemudian hari. Namun semua itu menjadi sirna.

    Selanjutnya kami pun melangkah untuk mencobanya minta bantuan melalui dana gaib tanpa tumbal,alhamdulillah dalam proses 1 hari 1 malam kami bisa menbuktikan.

    Jalan ini akan mengubah kemiskinan menjadi limpahan kekayaan secara halal dan tidak merugikan orang lain.

    Alhamdulillah semoga atas bantuan ki witjaksono terbalaskan melebihi rasa syukur kami,
    saat ini karna bantuan aki sangat berarti bagi keluarga kami.
    Bagi saudara-saudaraku yg butuh pertolongan silahkan hubungi
    Ki Witjaksono di:0852-2223-1459
    Supaya lebih jelas kunjungi blog
    ~~KLIK DISINI~~

    BalasHapus
    Balasan
    1. KAMI SEKELUARGA TAK LUPA MENGUCAPKAN PUJI SYUKUR KEPADA ALLAH S,W,T
      DAN TERIMAH KASIH BANYAK AKI ATAS BANTUAN NOMOR TOGEL NYA,YANG AKI BERIKAN.4D,(8788) ALHAMDULILLAH TERNYATA ITU BENAR2 TEMBUS AKI,DAN ALHAMDULILLAH SEKARANG SAYA BISA MELUNASI SEMUA HUTANG2 SAYA YANG ADA SAMA TETANGGA.DAN JUGA BANK BRI DAN BUKAN HANYA ITU AKI.INSYA ALLAH SAYA AKAN COBA UNTUK MEMBUKA USAHA SENDIRI DEMI MENGCUKUPI KEBUTUHAN KELUARGA SAYA SEHARI-HARI ITU SEMUA BERKAT BANTUAN AKI..SEKALI LAGI MAKASIH BANYAK YA AKI, BAGI SAUDARA YANG SUKA MAIN TOGEL YANG INGIN MERUBAH NASIB SEPERTI SAYA SILAHKAN HBG AKI SOLEH,DI NO CLL -_082_313_336_747_INSYA ALLAH ANDA BISA SEPERTI SAYA MENANG TOGEL 275,JUTA,DI JAMI N 100% JEBOL SAYA SUDAH BUKTIKAN SENDIRI,
      APABILAH ADA WSKTU
      sILAHKAN HBG: AKI SOLEH DI NO: _082_313_336_747_
        ---KLIK DISINI---
      Atau Chat/Tlpn di WhatsApp (WA)
      No WA Aki : 082313336747
        (((ATAU KLIK SITUS KAMI)))
      Ada Juga Jenis Pesugihan Dana Ghaib, Pesugihan Uang Balik, Pesugihan Sewa Tuyul Dari Mesir&Nomor Togel, Dll,
      *Angka Ghaib; Singapura
      *Angka Ghaib; Hongkong
      *Angka Ghaib; Toto malaysia
      *Angka Ghaib; Keputusan Magnum
      *Angka Ghaib; Toto Kuda
      *Angka Ghaib; Kambodia
      *Angka Ghaib; Sydney
      *Angka Ghaib; Laos

      Hapus

BARIS VIDEO