FITRA NTB melakukan workshop Bedah RKPDesa dan APBDesa Tahun 2016 di Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada Juni hingga September 2016 di Kabupaten Lombok Timur. Beberapa desa percontohan dari kegiatan ini yakni Desa Mekarsari Kec. Suela, Desa Wanasaba Kec. Wanasaba, dan Desa Lenek Lauq Kec. Aikmel.
Di Desa Mekar Sari kelompok warga yang didampingi adalah warga pendatang pinggiran hutan yang belum memperoleh layanan publik akibat stigma sebagai warga pendatang. Sementara di dua desa lainnya yakni, Wanasaba dan Lenek Lauq, FITRA NTB mendampingi kelompok warga peduli anak buruh migran.
Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan pemerintah desa, BPD, perwakilan masyrakat penggarap lahan hutan, kelompok perempuan, kelompok pemerhati anak buruh migran, dan kader desa.
Menurut Suhardi, selaku Koordinator Pendamping Program Peduli Desa, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan kader desa dalam melaukan analisis anggaran dan juga untuk mengidentifikasi permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran desa. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi arah kebijakan dan priritas serta alokasi anggaran pembangunan desa.
Dari hasil diskusi tersebut, ditemukan tata kelola pemerintahan desa masih belum berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UU Desa. Transparansi di desa masih tergolong rendah, ini diakibatkan oleh buruknya pengelolaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah desa.
“Dari tiga desa yang melakukan kegiatan ini, semuanya belum memiliki papan informasi. Partisipasi di desa juga masih kurang baik, pemerintah desa masih memandang sebelah mata kaum perempuan dalam pengambilan keputusan. Kelompok perempuan masih jarang dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan di desa,” lanjut Suhardi.
Secara umum temuan peserta workshop dalam melakukan analisis RKPDesa diantaranya adanya prioritas masalah yang tidak termuat dalam RKPDesa, dan adanya kegiatan yang tidak mendukung penyelesaian masalah.
“Dari dokumen RKPDesa, kami masih menemukan sejumlah masalah yang penyelesainnya tidak tepat solusi. Seperti kita sakit kepala tapi diberikan obat sakit perut, ini kan tidak sinkron,” kata Suhardi.
Sementara itu, temuan dari bedah APBDesa, rata-rata pendapatan desa menurun drastis, hal ini disebabkan karena desa sudah tidak diperbolehkan lagi melakukan pungutan.
Temuan lainnya juga terkait persoalan pengalokasian dana desa yang timpang. Diketahui APBDesa sebagian besar diperuntukkan untuk pembangunan fisik. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat hanya dianggarkan di bawah tiga persen dari total belanja desa.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam mendorong perubahan di desa dan memberi dampak yang baik bagi warga. (Ard)
Menurut Suhardi, selaku Koordinator Pendamping Program Peduli Desa, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan kader desa dalam melaukan analisis anggaran dan juga untuk mengidentifikasi permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran desa. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi arah kebijakan dan priritas serta alokasi anggaran pembangunan desa.
Dari hasil diskusi tersebut, ditemukan tata kelola pemerintahan desa masih belum berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UU Desa. Transparansi di desa masih tergolong rendah, ini diakibatkan oleh buruknya pengelolaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah desa.
“Dari tiga desa yang melakukan kegiatan ini, semuanya belum memiliki papan informasi. Partisipasi di desa juga masih kurang baik, pemerintah desa masih memandang sebelah mata kaum perempuan dalam pengambilan keputusan. Kelompok perempuan masih jarang dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan di desa,” lanjut Suhardi.
Secara umum temuan peserta workshop dalam melakukan analisis RKPDesa diantaranya adanya prioritas masalah yang tidak termuat dalam RKPDesa, dan adanya kegiatan yang tidak mendukung penyelesaian masalah.
“Dari dokumen RKPDesa, kami masih menemukan sejumlah masalah yang penyelesainnya tidak tepat solusi. Seperti kita sakit kepala tapi diberikan obat sakit perut, ini kan tidak sinkron,” kata Suhardi.
Sementara itu, temuan dari bedah APBDesa, rata-rata pendapatan desa menurun drastis, hal ini disebabkan karena desa sudah tidak diperbolehkan lagi melakukan pungutan.
Temuan lainnya juga terkait persoalan pengalokasian dana desa yang timpang. Diketahui APBDesa sebagian besar diperuntukkan untuk pembangunan fisik. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat hanya dianggarkan di bawah tiga persen dari total belanja desa.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam mendorong perubahan di desa dan memberi dampak yang baik bagi warga. (Ard)
0 Comments