Download NTB dalam Angka 2011
Klik http://bappedantb.go.id/index.php/2012-02-14-00-36-10/ntb-dalam-angka/ntb-dalam-angka-2011
DPRD NTB BAHAS APBD-P 2012 SEBELUM LEBARAN
Mataram, 7/8 (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi
Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan pembahasan APBD Perubahan (APBD-P)
2012, sebelum lebaran Idul Fitri 1433 Hijriyah, 19-20 Agustus
mendatang.
"Tidak boleh terus tertunda, targetnya sebelum lebaran sudah ada pembahasan APBD-P itu," kata Wakil Ketua DPRD NTB Suryadi Jaya Purnama, di Mataram, Selasa, ketika menjelaskan pembahasan APBD-P NTB 2012 yang terkesan telat dibanding tahun sebelumnya.
Ia mengatakan, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD NTB baru menyusun jadwal sidang pembahasan APBD Perubahan itu, karena juga baru diajukan Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi.
Dokumen pengajuan pembahasan APBD-P NTB 2012 baru dikirim ke pimpinan DPRD NTB, pada Senin (6/8).
"Tapi diyakini akan dapat berjalan sesuai rencana, yakni penetapan APBD Perubahan setelah 21 hari pembahasan di gedung DPRD NTB. Kira-kira, pekan kedua September 2012 sudah ada penetapannya," ujarnya.
Suryadi menambahkan, pembahasan APBD-P NTB 2012 itu juga relatif bersamaan dengan pembahasan rancangan APBD NTB 2013.
Saat ini dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) untuk APBD NTB 2013 sudah hampir rampung.
"Nanti pembahasannya relatif bersamaan, namun rampungnya beda-beda. Mohon dukungan semua pihak agar dapat terlaksana secara baik, aman dan lancar," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB Rosiadi Sayuti mengatakan, pihaknya meningkatkan nilai anggaran pembangunan untuk program unggulan daerah pada rancangan APBD Perubahan 2012.
"Anggaran untuk program unggulan ditingkatkan dalam APBD Perubahan 2012 agar target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai," ujarnya.
Ia mengatakan, sebagian besar anggaran belanja langsung dimanfaatkan untuk beragam program unggulan, seperti percepatan infrastruktrur jalan dan lanjutan program unggulan 3A (Absano, Akino dan Adono), serta agribisnis sapi, jagung dan rumput laut (pijar).
Absano merupakan akronim dari angka buta aksara nol, Adono akronim dari angka "drop out" nol, dan Akino akronim dari angka kematian ibu nol.
Pada APBD Murni 2012, lebih dari 30 persen total anggaran belanja langsung dialokasikan untuk program unggulan, yang berdampak langsung pada pengurangan anggaran sekitar 20-30 persen dari jatah tahun lalu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) non-unggulan.
"Pada APBD Perubahan 2012, anggaran untuk program unggulan ditingkatkan lagi, terutama di bidang kesehatan karena masih banyak kasus gizi buruk," ujarnya.
Diharapkan, implementasi berbagai program unggulan yang didukung anggaran memadai itu dapat mendongkrak perekonomian daerah menuju kemajuan yang berarti.
APBD NTB Murni 2012 ditetapkan sebesar Rp2,24 triliun lebih, yang mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding APBD perubahan 2011 yang mencapai Rp1,65 triliun lebih.
APBD NTB 2012 sebesar Rp2,241 triliun lebih itu dijabarkan dalam 300 program/kegiatan, yang dirinci menjadi anggaran pendapatan sebesar Rp2,241 triliun lebih dan anggaran belanja sebesar Rp2,254 triliun lebih. (antara). http://antaramataram.com/berita/index.php?rubrik=5&id=22764
"Tidak boleh terus tertunda, targetnya sebelum lebaran sudah ada pembahasan APBD-P itu," kata Wakil Ketua DPRD NTB Suryadi Jaya Purnama, di Mataram, Selasa, ketika menjelaskan pembahasan APBD-P NTB 2012 yang terkesan telat dibanding tahun sebelumnya.
Ia mengatakan, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD NTB baru menyusun jadwal sidang pembahasan APBD Perubahan itu, karena juga baru diajukan Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi.
Dokumen pengajuan pembahasan APBD-P NTB 2012 baru dikirim ke pimpinan DPRD NTB, pada Senin (6/8).
"Tapi diyakini akan dapat berjalan sesuai rencana, yakni penetapan APBD Perubahan setelah 21 hari pembahasan di gedung DPRD NTB. Kira-kira, pekan kedua September 2012 sudah ada penetapannya," ujarnya.
Suryadi menambahkan, pembahasan APBD-P NTB 2012 itu juga relatif bersamaan dengan pembahasan rancangan APBD NTB 2013.
Saat ini dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) untuk APBD NTB 2013 sudah hampir rampung.
"Nanti pembahasannya relatif bersamaan, namun rampungnya beda-beda. Mohon dukungan semua pihak agar dapat terlaksana secara baik, aman dan lancar," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB Rosiadi Sayuti mengatakan, pihaknya meningkatkan nilai anggaran pembangunan untuk program unggulan daerah pada rancangan APBD Perubahan 2012.
"Anggaran untuk program unggulan ditingkatkan dalam APBD Perubahan 2012 agar target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai," ujarnya.
Ia mengatakan, sebagian besar anggaran belanja langsung dimanfaatkan untuk beragam program unggulan, seperti percepatan infrastruktrur jalan dan lanjutan program unggulan 3A (Absano, Akino dan Adono), serta agribisnis sapi, jagung dan rumput laut (pijar).
Absano merupakan akronim dari angka buta aksara nol, Adono akronim dari angka "drop out" nol, dan Akino akronim dari angka kematian ibu nol.
Pada APBD Murni 2012, lebih dari 30 persen total anggaran belanja langsung dialokasikan untuk program unggulan, yang berdampak langsung pada pengurangan anggaran sekitar 20-30 persen dari jatah tahun lalu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) non-unggulan.
"Pada APBD Perubahan 2012, anggaran untuk program unggulan ditingkatkan lagi, terutama di bidang kesehatan karena masih banyak kasus gizi buruk," ujarnya.
Diharapkan, implementasi berbagai program unggulan yang didukung anggaran memadai itu dapat mendongkrak perekonomian daerah menuju kemajuan yang berarti.
APBD NTB Murni 2012 ditetapkan sebesar Rp2,24 triliun lebih, yang mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding APBD perubahan 2011 yang mencapai Rp1,65 triliun lebih.
APBD NTB 2012 sebesar Rp2,241 triliun lebih itu dijabarkan dalam 300 program/kegiatan, yang dirinci menjadi anggaran pendapatan sebesar Rp2,241 triliun lebih dan anggaran belanja sebesar Rp2,254 triliun lebih. (antara). http://antaramataram.com/berita/index.php?rubrik=5&id=22764
Workshop Survey Keterbukaan Anggaran Sub-Nasional 2012
Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) melaksanakan kegiatan workshop Survei Keterbukaan Anggaran Sub-Nasional, di Hotel Ibis Arkadia, Jakarta, 28-29 September 2012.
Kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan riset yang dilaksanakan oleh Seknas Fitra dan International Budget Partnership, Juli 2012-Maret 2013. Ini diikuti 10 orang peneliti dari lima provinsi dimana penelitian akan berlangsung. Lokasi penelitian adalah Provinsi Riau, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat.
"Riset ini piloting di Indonesia untuk sub-nasional. Harapannya, didapatkan instrumen yang dapat digunakan diberbagai negara," jelas Yuna Farhan, Sekjen Seknas Fitra.
Kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan riset yang dilaksanakan oleh Seknas Fitra dan International Budget Partnership, Juli 2012-Maret 2013. Ini diikuti 10 orang peneliti dari lima provinsi dimana penelitian akan berlangsung. Lokasi penelitian adalah Provinsi Riau, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat.
"Riset ini piloting di Indonesia untuk sub-nasional. Harapannya, didapatkan instrumen yang dapat digunakan diberbagai negara," jelas Yuna Farhan, Sekjen Seknas Fitra.
Press Release: Terkait APBD Perubahan Provinsi NTB TA 2012 FITRA NTB SARANKAN ANGGARAN PERBAIKAN RUMAH KUMUH Rp. 19,05 MILIAR TETAP DALAM BENTUK PROGRAM, BUKAN BANTUAN LANGSUNG BERUPA DANA
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)
NTB mempertanyakan dasar pihak legislative dalam hal ini Komisi I DPRD NTB
memindahkan pengalokasian dana perbaikan 3.810 unit rumah kumuh di seluruh
kabupaten/kota se-NTB pada APBD-P 2012 sebesar Rp 19.05 Miliar (Rp.
19.050.000.000), dari BPMPD ke SKPKD (Biro Keuangan). Sejauh ini, Komisi I berargumen
bahwa pemindahan itu sebagai upaya percepatan dan peningkatan pelayanan kepada
masyarakat.
Argumen itu menurut pandangan FITRA NTB patut
dipertanyakan. Secara logika saja, pasti
lebih mudah jika urusan teknis seperti
perbaikan rumah kumuh itu dilaksanakan oleh dinas atau instansi yang terbiasa mengurusi
hal teknis yakni BPMPD, ketimbang diserahkan kepada Biro Keuangan, yang sama
sekali tidak memiliki pengalaman lapangan dan kompetensi teknis yang memadai
terkait program rumah kumuh tersebut.
Lagipula, belum tentu langkah memindahkan pos
tersebut dari bantuan program perbaikan rumah kumuh menjadi bantuan keuangan
langsung ke Pemdes bisa memberikan hasil yang memuaskan, karena sangat
bergantung pada kesiapan system dalam implementasinya.
Di satu sisi, langkah ini memang akan cukup
kondusif bagi Pemprov NTB untuk mempercepat
realisasi anggaran bisa dikejar
akan tuntas dalam 2,5 bulan efektif sisa tahun anggaran ini. Namun di sisi lain, justru memunculkan
keraguan mengenai kualitas pencapaian program atau pelayanan yang berkualitas
kepada masyarakat. Belum lagi kalau
dipertimbangkan ekses-ekses lainnya yang mungkin muncul. “Realisasi anggarannya memang jadi cepat,
tapi belum tentu implementasinya di lapangan bisa cepat. Tapi yang jauh lebih penting, kami meragukan
kalau kualitas hasilnya bisa berbuah pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata
Ramli, Koordinator Investigasi FITRA NTB.
Kami menyarankan agar legislative dalam mengambil
kebijakan mencermati pula kondisi
lapangannya. Jangan sampai niatnya mempercepat pelayanan tapi malah akan semakin memperlambat pelayanan dan
menurunkan kualitas pelayanan masyarakat, karena tidak dipersiapkan sejak awal
untuk pola implementasinya. “Kami berpandangan lebih bagus kalau yang
didistribusikan itu barang dan bukan uang. Jadi, FITRA NTB menyarankan agar
anggaran perbaikan rumah kumuh itu tetap dalam bentuk program dan bukan bantuan
langsung berupa dana,” tandas Ramli.
Minta
Perjelas Tambahan Anggaran Rp. 5 miliar di Biro Umum dan Perbesar Anggaran
Komisi Informasi Provinsi NTB
Selain itu, FITRA NTB juga minta DPRD NTB menjelaskan kepada public urgensi penambahan
anggaran sebesar Rp. 5 miliar di Biro Umum, yang disebutkan untuk menunjang
kegiatan program prioritas pada kegiatan yang berskala nasional dan
internasional. “Selama ini berkembang opini di public, bahwa kita ini rajin
terlibat dalam event-event insidentil besar dan termasuk rajin pula ikut
nyumbang pada event-event itu. Perlu dipertimbangkan kembali tingkat
urgensitasnya mengingat kondisi anggaran yang terbatas,” ujar Ramli. Ia juga
membandingkan besarnya anggaran ini dengan alokasi anggaran untuk Komisi
Informasi Provinsi yang hanya dialokasikan sebesar Rp. 500 juta. “Padahal
Komisi Informasi ini sangat dibutuhkan segera bekerja efektif oleh masyarakat karena
banyak permohonan informasi masyarakat tidak mendapatkan tindaklanjut memadai
dari pemerintah. Tolong dilihat lagi, apa cukup anggaran Rp. 500 juta untuk 10
kab/kota itu, sampai ke tingkat kecamatan pula, ” kata Ramli.
Mataram, 18 September 2012
R A M L I
Koordinator Investigasi FITRA NTB
Langganan:
Postingan (Atom)